CONTOH SK KECAMATAN

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT ……………..……………..

Nomor : ……………..…………………..

Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA

KECAMATAN ……………..…………….. KOTA JAKARTA BARAT

MASA BHAKTI ……………..…………

CAMAT ……………..……………..,

Menimbang

:

a.   Bahwa   Karang   Taruna   adalah   organisasi   sosial

kemasyarakatan    sebagai      wadah      dan      sarana

pengembangan   setiap   anggota   masyarakat   yang

tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan

tanggung   jawab   sosial    dari,   oleh,    dan   untuk

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa

atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama

bergerak di  bidang  penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

b.   bahwa  Pengurus  Karang  Taruna  Kecamatan  adalah

mandataris Temu Karya pada wilayah organisasi yang

bersangkutan,   yang    selanjutnya   disingkat    PKTC

sebagai  wadah   atau   sarana   kerjasama  Pengurus

Karang   Taruna,   dalam    melakukan   komunikasi,

informasi,  konsultasi,   koordinasi,   konsolidasi  dan

kolaborasi,  sebagai  jejaring  sosial  Pengurus  Karang

Taruna;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf

a  dan   huruf   b,   maka   perlu   menetapkan   Surat

Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   1974   tentang
			Ketentuan-Ketentuan   Pokok   Kesejahteraan   Sosial
			(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
			Lembaran Negara Nomor 3039];
		2.	Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
			Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2004
			Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
			);
		3.	Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang
			Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran  Negara  Republik
			Indonesia   Tahun   2009   Nomor   12,   Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
		4.	Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang
			Organisasi	Kemasyarakatan    (Lembaran				Negara
			Republik   Indonesia   Tahun   2013   Nomor   116,
			Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
			Nomor 5430);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
			Penyelenggaraan		Kesejahteraan	Sosial	(Lembaran
			Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  68,
			Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
			Kecamatan);
		7.	Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			No.  5  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Penataan
			Lembaga Kemasyarakatan;
		8.	Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor
			77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
		9.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23
			Tahun  2013  tentang  Pemberdayaan  Karang  Taruna
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
			94);
		10.	Peraturan  Daerah  Kota  JAKARTA  BARAT  Nomor  29
			Tahun	2002	Tentang	Penanganan		dan
			Penyelenggaraan		Kesejahteraan	Sosial	(Lembaran
			Daerah Kota JAKARTA BARAT Tahun 2002 Nomor 60).
Memperhatikan	:		Hasil Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan
			…………………….		Kota    JAKARTA    BARAT,			yang
			dilaksanakan pada tanggal …….…………………….;

			MEMUTUSKAN
Menetapkan	:
PERTAMA	:	Mengukuhkan		dan  Mengesahkan  Pengurus  Karang  Taruna
		Kecamatan  …………………….  Kota  JAKARTA  BARAT  dengan
		susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran
		keputusan ini;
KEDUA	:   Pengurus Karang Taruna Sebagaimana dimaksud pada Diktum
		Pertama Melaksanakan fungsi – fungsi Operasional di bidang
		kesejahteraan  sosial  sebagai  tugas  pokok  dan  fungsi  Karang
		Taruna,  serta  program  kerja  lainnya  yang  dilaksanakan
		bersama Pemerintah Kecamatan dan Komponen terkait sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		1.	Pengurus  Karang  Taruna  Kecamatan  melaksanakan
			program  kerja  baik  secara  mandiri  maupun  program
			kerja  sama  dengan  pemerintah  Kecamatan  meliputi
			bidang UKS dan UEP
		2.	Mekanisme Kerja sebagai langkah-langkah dalam proses
			penyelenggaraan suatu tugas dan fungsi serta program
			kerja   Karang   Taruna   yang   perlu   ditempuh   oleh
			pengurus   Karang   Taruna,   Mencakup   antara   lain
			kegiatan-kegiatan :
			1.   Menginventarisir PMKS dan PSKS.
			2.	Perencanaan program,
			3.	Sosialisasi	program	–	program		yang
				direncanakan,
			4.	Pelaksanaan program,
			5.	Pemantauan dan evaluasi,
			6.	Pencatatan dan pelaporan.
KETIGA	:	Dalam	melaksanakan   fungsi – fungsi			operasional di			bidang
		kesejahteraan sosial, maka Karang Taruna mempunyai fungsi
		yaitu:
		a.	mencegah  timbulnya  masalah  kesejahteraan  sosial,
			khususnya generasi muda;
		b.	menyelenggarakan		kesejahteraan		sosial		meliputi
			rehabilitasi sosial,  perlindungan sosial,  jaminan sosial,
			dan pemberdayaan sosial,  serta diklat setiap  anggota
			masyarakat terutama generasi muda;
		c.	meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
		d.	menumbuhkan,		memperkuat,		dan	memelihara

e.

f.

kesadaran dan  tanggung  jawab  sosial setiap  anggota

masyarakat  terutama  generasi  muda  untuk  berperan

secara  aktif   dalam   penyelenggaraan  kesejahteraan

sosial;

menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan

lokal; dan

memelihara dan  memperkuat  semangat  kebangsaan,

Bhineka Tunggal  Ika,  dan tegaknya Negara  Kesatuan

Republik Indonesia.

KEEMPAT

:

Masa Bhakti Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan adalah 5 (lima) Tahun.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

:   JAKARTA

:

………………………….

CAMAT ………………….

……………………………….

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.     Bapak Walikota JAKARTA BARAT (sebagai Laporan);

2.     Kepala Dinas Sosial Kota JAKARTA BARAT

3.     Ketua Karang Taruna Kota JAKARTA BARAT;

4.     Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan;

5.     Arsip